Suasana psikologis anak-anak yang menjadi korban sengketa kelembagaan harus menjadi perhatian utama. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Aris Adi Leksono, menegaskan bahwa permasalahan di Yayasan TK-SD Islam Pembangunan Pamulang, Tangerang Selatan, tidak boleh merampas hak dasar para siswa untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Dalam kunjungannya ke lokasi pada Jumat (4/9), Aris yang didampingi Komisioner KPAI Kawiyan berdialog langsung dengan sejumlah murid. Percakapan hangat tersebut dilakukan secara terpisah dengan Kelas 1 dan Kelas 6 di ruang kelas yang berbeda. Para siswa pun mencurahkan isi hatinya mengenai situasi yang mereka rasakan belakangan ini, mulai dari perasaan takut, kesedihan karena sempat belajar dari rumah, hingga kebahagiaan karena kembali merasakan bangku sekolah pada 24 Agustus setelah sebelumnya menjalani pembelajaran daring.
Aris mengungkapkan bahwa rasa aman dan kenyamanan para siswa dalam menuntut ilmu merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Ia berharap tidak ada seorang anak pun yang merasa cemas atau enggan melangkahkan kaki ke sekolah akibat konflik yang terjadi. Suasana belajar yang kondusif wajib diciptakan oleh semua elemen, terutama pihak sekolah sebagai garda terdepan pendidikan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa institusi sekolah memiliki tanggung jawab penting untuk melindungi peserta didiknya. Kolaborasi yang solid dengan orang tua dan pengurus yayasan dinilai krusial agar proses belajar mengajar tetap berjalan harmonis. Pemisahan yang tegas antara persoalan internal kelembagaan dengan kegiatan belajar anak merupakan langkah yang harus diambil. Aris memperingatkan agar dinamika konflik tidak sampai merembet ke ruang-ruang kelas karena hal itu dapat meninggalkan luka psikologis yang dalam serta mengganggu tumbuh kembang anak.
Penyelesaian kisruh yang berkepanjangan di sekolah tersebut diharapkan dapat segera ditempuh melalui jalur hukum yang berkeadilan. Aris menekankan pentingnya peran Gubernur dan Walikota untuk mengawal ketat proses hukum yang sedang berjalan. Pengawasan dari pemerintah daerah dibutuhkan agar keputusan yang diambil nantinya memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang bersengketa.
Terkait dampak psikologis yang dialami oleh sejumlah murid, KPAI meminta instansi terkait untuk segera bertindak. Asesmen kondisi mental, penanganan pertama pada psikologis, serta pendampingan pemulihan trauma harus segera diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Dengan begitu, proses penyembuhan mental para korban dapat berjalan optimal dan mereka bisa kembali fokus pada masa depan pendidikannya tanpa dibayangi kekhawatiran berlebihan.
