Iotova Kuasai Putaran Kedua Pilpres Bulgaria Lewat Hitung Cepat

Kemenangan telak tampaknya sudah di depan mata bagi Presiden sementara Bulgaria, Iliana Iotova, dalam putaran kedua pemilihan presiden yang digelar Minggu (1/11). Berdasarkan hasil hitung cepat, ia unggul jauh atas pesaingnya yang berhaluan pro-Barat, Andrey Gyurov.

Data dari penghitungan paralel yang dilakukan lima lembaga survei menempatkan Iotova pada rentang perolehan suara 56,6 hingga 58,2 persen. Sementara itu, Gyurov hanya mengantongi angka antara 38,6 dan 40,6 persen. Selisih ini menegaskan posisi Iotova yang sulit tersusul.

Gyurov sendiri mengakui kekalahannya. Dalam konferensi pers di Sofia, ia menyatakan pihaknya menerima hasil apa pun, termasuk kemungkinan yang paling tak terduga sekalipun. Meski masa kampanye telah usai, ia menegaskan bahwa tanggung jawab politik yang diembannya tidak serta-merta berhenti sampai di situ.

Sepanjang kampanye, Iotova konsisten menolak wacana penambahan pasokan senjata untuk Ukraina. Ia lebih memilih mendorong upaya perdamaian yang ditempuh lewat jalur diplomasi ketimbang esk alasi militer.

Latar politik Bulgaria turut mewarnai kontestasi ini. Pada April lalu, negara tersebut menggelar pemilu parlemen yang dimenangkan Partai Bulgaria Progresif. Partai yang dipimpin mantan presiden Rumen Radev itu mengantongi 131 dari 240 kursi di Majelis Nasional, cukup untuk menguasai mayoritas mutlak.

Iotova bukan sosok baru di lingkaran kekuasaan. Sebelumnya ia menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Radev. Ketika Radev mundur pada Januari, Iotova otomatis mengambil alih kursi kepresidenan secara sementara.

Di sisi lain, Gyurov melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan keamanan dan luar negeri pemerintahan Bulgaria. Ia menyoroti sikap pemerintah yang dinilainya ragu-ragu, menurunnya dukungan terhadap Ukraina, serta lambatnya koordinasi dengan NATO dan negara-negara mitra di Uni Eropa.

Menurut Gyurov, pendekatan semacam itu justru membuat Bulgaria makin rentan. Ia bahkan menyebut negaranya berpotensi menjadi titik lemah di kawasan timur pertahanan aliansi NATO akibat kebijakan yang tidak tegas tersebut.