Kementerian Keuangan melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga 30 September 2026 menunjukkan defisit sebesar Rp319 triliun. Angka tersebut setara dengan 1,24 persen terhadap produk domestik bruto. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa posisi ini masih sejalan dengan rancangan awal yang telah ditetapkan pemerintah, di mana APBN 2026 memang didesain untuk mengalami defisit.
Dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (9/10/2026), Suahasil menjelaskan bahwa pihaknya sedang menuju pelaksanaan APBN yang sejak awal memang dirancang untuk defisit. “Kita menuju pelaksanaan APBN yang memang dari awal sejak ditetapkan, didesain untuk defisit,” ujarnya. APBN 2026 sendiri ditargetkan mengalami defisit sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.
Dari sisi pendapatan, negara berhasil menghimpun Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN. Capaian ini tumbuh 25,5 persen secara year-on-year. Penerimaan perpajakan menjadi salah satu penyumbang utama dengan realisasi Rp1.847,7 triliun, setara 68,6 persen APBN, dan mencatat pertumbuhan 21,8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, Belanja Negara telah tersalurkan sebesar Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu APBN, dengan pertumbuhan 19 persen secara tahunan. Belanja Kementerian/Lembaga terealisasi Rp1.069,4 triliun atau 70,8 persen APBN dan tumbuh 33,5 persen yoy. Adapun Belanja Non-K/L mencapai Rp991,9 triliun, setara 60,5 persen APBN, dengan pertumbuhan 25,7 persen yoy.
Untuk Transfer ke Daerah, dana yang tersalurkan mencapai Rp599,2 triliun atau 86,5 persen APBN. Namun, pertumbuhannya terkoreksi minus 7,1 persen secara year-on-year. Meski demikian, kinerja keseluruhan APBN masih menunjukkan hasil yang positif pada indikator keseimbangan primer.
Keseimbangan primer, yang menggambarkan kemampuan negara dalam mengelola utang, mencatat surplus Rp125,5 triliun. Posisi ini jauh berbeda dari desain awal yang memperkirakan defisit sebesar Rp89,7 triliun. Dengan demikian, secara umum pelaksanaan APBN hingga akhir kuartal ketiga 2026 dinilai masih berada di jalur yang telah direncanakan pemerintah.
