Selama ini pemahaman tentang perlindungan sosial kerap terbatas pada peran negara dalam menolong warga miskin dan kelompok rentan. Padahal di tengah struktur ekonomi modern, instrumen tersebut semestinya juga menjadi penopang ketahanan kelas menengah. Kelompok ini menempati posisi krusial: penyangga konsumsi rumah tangga, penyumbang penerimaan pajak, penggerak sektor jasa, sekaligus salah satu pilar pertumbuhan ekonomi nasional. Begitu daya beli mereka tergerus, efeknya bukan cuma menghantam rumah tangga itu sendiri. Aktivitas perdagangan, industri, investasi, hingga penerimaan negara ikut merasakan imbasnya.
Yang menjadi persoalan, tantangan yang dihadapi Indonesia kian berlapis. Biaya hidup melonjak, lapangan kerja tak pasti, beban pembiayaan pendidikan dan kesehatan membengkak, sementara pertumbuhan pendapatan riil terbatas. Kombinasi ini bisa mendorong rumah tangga kelas menengah melorot ke kelompok rentan. Situasi semacam itu dikenal sebagai middle-income trap dalam konteks rumah tangga, atau jebakan kelas menengah. Yakni kondisi ketika seseorang sudah lepas dari kemiskinan, tetapi belum punya ketahanan ekonomi memadai untuk mempertahankan bahkan meningkatkan taraf hidupnya.
Karena itu, inti dari penataan perlindungan sosial bukan sekadar membesarkan anggaran bantuan. Pemerintah dituntut menggeser pendekatan: dari yang semula hanya melindungi dari kemiskinan menjadi melindungi dari risiko penurunan kesejahteraan, sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat untuk naik kelas secara berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Merujuk publikasi Kementerian Keuangan soal arah kebijakan APBN 2026, anggaran perlindungan sosial ditetapkan Rp508,2 triliun. Alokasi itu diarahkan agar lebih tepat sasaran lewat pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan sinergi antarprogram guna memutus rantai kemiskinan.
Dalam kerangka tersebut, sejumlah program utama menjadi penopang langsung daya tahan rumah tangga. Program Keluarga Harapan (PKH) mendapat alokasi Rp28,7 triliun. Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebesar Rp43,8 triliun. Adapun Bantuan Iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) mencapai Rp69 triliun. Jika diakumulasikan, ketiga program itu menyerap Rp141,5 triliun.
“Esensi penataan perlindungan sosial tidak cukup hanya memperbesar anggaran bantuan,” demikian pesan yang ditekankan dalam kerangka kebijakan tersebut, sembari menegaskan perlunya perubahan pendekatan dari perlindungan terhadap kemiskinan menuju perlindungan terhadap risiko penurunan kesejahteraan.
Di luar tiga program tadi, pemerintah juga menyalurkan dukungan melalui bantuan pendidikan, subsidi energi, subsidi pupuk, bantuan perumahan, program pemberdayaan ekonomi, dan aneka insentif fiskal. Seluruh instrumen itu dirancang saling melengkapi agar lapisan menengah tidak mudah tergelincir ke jurang kerentanan.













Komentar