Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan belanja bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai lebih dari Rp145 triliun pada 2026. Angka itu disebut bukan sekadar pos anggaran gizi, melainkan instrumen untuk memutar roda ekonomi di tingkat desa dan kecamatan.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa program MBG dirancang agar memberi manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Selain memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, MBG diharapkan menghidupkan aktivitas petani, peternak, pedagang pasar tradisional, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Untuk bahan baku saja di tahun 2026 ini total dana yang dibelanjakan untuk membeli bahan baku lebih dari Rp145 triliun,” ujar Sudaryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, perputaran anggaran MBG mesti mempercepat geliat ekonomi warga sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Karena itu, BGN berupaya memastikan rantai pasok kebutuhan dapur MBG melibatkan produsen dan pelaku usaha lokal, bukan hanya perusahaan besar.
Untuk mengawal hal tersebut, BGN tengah menyiapkan aplikasi bernama Loka MBG. Lewat sistem itu, dapur-dapur MBG diarahkan agar tidak membeli bahan baku dari lokasi yang jauh atau dari korporasi besar yang sudah mapan. Sudaryono menyatakan Presiden menginginkan anggaran MBG yang besar benar-benar membuat ekonomi tumbuh, bergerak, dan berputar.
Sudaryono menambahkan, harga di tingkat petani dan peternak perlu dijaga agar tetap layak, sementara konsumen terlindungi dari lonjakan harga yang tidak wajar. Dua instrumen pengendalian harga, yakni Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Pembelian (HAP), disebutnya penting diperhatikan dalam pengadaan bahan baku MBG. Jika harga terlalu tinggi, kata dia, perlu diturunkan sesuai HET; bila terlalu murah, dinaikkan sesuai HAP. Dengan begitu, produsen tetap semangat berproduksi dan konsumen tidak dirugikan.
Ia juga mengakui rantai pasok bahan baku MBG masih perlu dibenahi agar keterlibatan produsen lokal lebih optimal. Menurut Sudaryono, BGN tidak cukup mengandalkan inspeksi langsung ke sejumlah dapur. Yang dibutuhkan adalah pembangunan sistem yang menjamin proses pengadaan berjalan lebih baik dan berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono saat menghadiri pengukuhan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Jambi, Kamis (19/11/2026).













Komentar