Personel kepolisian dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan ibu kota seiring berlangsungnya unjuk rasa yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10). Pusat pengelolaan informasi lalu lintas Polda Metro Jaya mengumumkan bahwa penyampaian pendapat tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB dan berlangsung hingga tuntas.
Titik-titik yang diprediksi bakal dipadati massa mencakup gedung DPR/MPR RI di Senayan, Bundaran Hotel Indonesia, kawasan Monumen Nasional, serta Tugu Tani di Jakarta Pusat. Agar mobilitas warga tidak tersendat, aparat menyiapkan rekayasa lalu lintas yang sifatnya situasional, menyesuaikan tingkat kepadatan di masing-masing lokasi.
Traffic Management Center Polda Metro Jaya menyerukan agar masyarakat menjauhi kawasan-kawasan tersebut, memilih jalur alternatif, mengatur ulang waktu perjalanan, dan mematuhi arahan petugas di lapangan. “Masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan tersebut, menggunakan rute alternatif, mengatur waktu perjalanan, serta mengikuti arahan petugas di lapangan,” demikian pernyataan resmi TMC Polda Metro Jaya.
Pengendara juga diminta rutin memantau perkembangan kondisi lalu lintas terkini melalui akun media sosial resmi @tmcpoldametrojaya sebelum melintasi pusat kota. Pembaruan informasi dinilai penting mengingat rekayasa arus bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan massa.
Aksi kali ini digerakkan oleh elemen mahasiswa, antara lain BEM UI, bersama aliansi masyarakat sipil. Massa membawa sejumlah tuntutan mendesak yang menyentuh isu lingkungan hidup, penegakan hukum, dan etika bernegara.
Salah satu sorotan utama adalah desakan agar bencana kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia ditangani secara serius, termasuk penindakan hukum tegas terhadap korporasi yang terbukti terlibat. Selain itu, massa mendorong penuntasan pelanggaran hak asasi manusia, perlindungan kebebasan berpendapat, pemenuhan hak pendidikan, serta penegakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kepolisian menegaskan pengaturan personel dan rekayasa lalu lintas akan terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Warga yang tidak berkepentingan diimbangi untuk menghindari kawasan konsentrasi massa demi kelancaran perjalanan masing-masing.
