Calon Kapolri Komjen Suyudi Ario Seto menempatkan pemberantasan premanisme dan pemerasan sebagai salah satu fokus utama jika dirinya terpilih memimpin institusi kepolisian. Komitmen itu ia sampaikan saat memaparkan visi dan misi pencalonannya dalam rapat di Ruang Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis (1/10).
Dalam paparannya, Suyudi menyebut sejumlah persoalan yang bakal menjadi prioritas penindakan. Selain premanisme dan pemerasan, ia juga menyoroti kejahatan jalanan, tawuran, serta keberadaan debt collector atau penagih utang. Menurutnya, sederet masalah tersebut memerlukan perhatian serius dari kepolisian.
“Saya kira premanisme dan pemerasan, kejahatan jalanan, tawuran, dan debt collector juga menjadi prioritas,” ujar Suyudi di hadapan anggota dewan.
Pernyataan tersebut disampaikannya ketika menjalani tahapan uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri. Suyudi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu mengikuti proses tersebut di Komisi III DPR, Kamis (1/10).
Pantauan di lokasi menunjukkan Suyudi tiba di ruang rapat dengan didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Keduanya terlihat berjalan berdampingan, dengan Suyudi berada sedikit di belakang Dasco. Setibanya di ruang sidang, Suyudi langsung mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.
Sosok Suyudi sendiri bukan nama baru di lingkungan kepolisian. Jabatannya sebagai Kepala BNN menjadi salah satu modal yang dibawanya dalam proses pencalonan ini. Ia harus melewati sejumlah tahapan, termasuk pemaparan visi misi di hadapan anggota Komisi III DPR, sebelum akhirnya menjalani uji kelayakan secara penuh.
Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam paparannya adalah penanganan praktik premanisme yang kerap meresahkan masyarakat. Suyudi menilai persoalan itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada rasa aman warga. Ia berjanji menjadikan penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan jalanan sebagai salah satu langkah prioritas.
Tak hanya soal premanisme, perhatian Suyudi juga tertuju pada fenomena tawuran yang masih sering terjadi di sejumlah daerah. Begitu pula dengan aktivitas debt collector yang dinilainya perlu diatur dan ditertibkan agar tidak melanggar hukum. Semua persoalan itu ia masukkan ke dalam daftar prioritas penindakan.
Proses uji kelayakan dan kepatutan ini menjadi tahapan penting bagi Suyudi sebelum resmi menduduki posisi Kapolri. Dalam forum tersebut, para anggota dewan berkesempatan menggali lebih dalam soal rencana dan strategi yang akan diterapkannya. Pemaparan visi misi menjadi salah satu momen krusial untuk meyakinkan para legislator.
Dengan menjadikan premanisme, pemerasan, kejahatan jalanan, tawuran, dan debt collector sebagai prioritas, Suyudi ingin menegaskan arah kebijakan kepolisian ke depan. Ia berharap langkah tersebut mampu menjawab keresahan masyarakat yang selama ini mengeluhkan berbagai bentuk gangguan keamanan di lingkungan sekitar mereka.
