Porsi terbesar dalam pagu anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2027 bakal disuntikkan untuk program keselamatan. Nilainya mencapai Rp10,99 triliun atau 33,38 persen dari total pagu sebesar Rp32,93 triliun yang telah disetujui untuk kementerian tersebut.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan hal itu dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa. Ia menegaskan, besarnya alokasi tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan penyelenggaraan transportasi nasional.
Pagu anggaran itu diperoleh berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas yang diterbitkan pada 5 Agustus 2026. Dalam perkembangannya, terdapat penyesuaian sumber pendanaan senilai Rp1,46 triliun yang memengaruhi struktur belanja kementerian.
Dengan adanya penyesuaian itu, Dudy menyampaikan bahwa pihaknya berupaya keras mengarahkan seluruh penggunaan anggaran agar lebih fokus pada kebutuhan pelayanan langsung kepada masyarakat. Prioritas utama tetap pada penguatan keselamatan dan konektivitas transportasi di seluruh wilayah Indonesia.
Total pagu anggaran sebesar Rp32,93 triliun tersebut kemudian didistribusikan ke sejumlah unit Eselon I sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sekretariat Jenderal menerima alokasi Rp789,94 miliar, Inspektorat Jenderal mendapat Rp138,87 miliar, sementara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dialokasikan dana sebesar Rp5,15 triliun.
Selain ketiga unit tersebut, pembagian anggaran juga mencakup direktorat jenderal lain yang membidangi transportasi laut, udara, dan perkeretaapian. Seluruh unit diarahkan untuk menjalankan program prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.
Dudy menjelaskan, penyusunan program dan anggaran tahun 2027 tidak hanya berfokus pada keselamatan. Kementerian Perhubungan juga menargetkan penguatan pelayanan publik, pemeliharaan konektivitas antarwilayah, serta kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan sesuai prioritas nasional.
Komitmen untuk memperkuat keselamatan dan konektivitas ini juga didukung dengan pengajuan usulan tambahan anggaran. Tambahan dana tersebut rencananya digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik dan mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal.
Melalui alokasi anggaran yang terstruktur ini, Kementerian Perhubungan berharap dapat mewujudkan sistem transportasi yang tidak hanya efisien dan terjangkau, tetapi juga memiliki standar keselamatan tinggi. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi umum di tanah air.
