Langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menerbitkan aturan tentang perlindungan sisa kuota internet mendapat sambutan positif dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Regulasi yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 itu dinilai sebagai tonggak baru dalam upaya memperkuat hak-hak pengguna layanan telekomunikasi di tanah air. Ketua BPKN Mufti Mubarok menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar soal teknis pemakaian data, melainkan menyangkut prinsip mendasar keadilan bagi konsumen.
Menurut Mufti, selama bertahun-tahun posisi konsumen kerap berada di titik lemah akibat minimnya pilihan dan informasi ketika menggunakan layanan digital. Situasi itu membuat banyak pengguna tidak punya kuasa atas kuota yang sudah dibayar lunas. Padahal, konsumen membeli paket internet menggunakan uang sendiri, sehingga hak atas sisa kuota yang belum terpakai semestinya tidak lenyap tanpa kejelasan. Ia menekankan bahwa kebijakan baru ini merupakan kemajuan yang wajib diterapkan secara disiplin oleh seluruh operator seluler di lapangan.
BPKN sendiri mengaku telah lama memperjuangkan aspirasi publik terkait layanan telekomunikasi, khususnya persoalan kuota hangus yang kerap memicu keluhan. Mufti menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal implementasi aturan tersebut, terutama untuk memastikan tidak ada operator yang mencoba mengabaikan ketentuan yang berlaku. Ia berharap seluruh penyedia jasa telekomunikasi mematuhi prinsip transparansi dan keadilan dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan pelanggan.
Salah satu poin penting yang ditekankan BPKN adalah kewajiban operator untuk memberikan informasi yang gamblang dan mudah dipahami tentang pilihan pemanfaatan sisa kuota. Konsumen harus tahu secara pasti bagaimana sisa masa aktif data mereka diperlakukan, termasuk apakah bisa diakumulasi atau dipindahkan ke periode berikutnya melalui mekanisme rollover. Tanpa kejelasan semacam itu, Mufti mengingatkan bahwa konsumen akan terus dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak berpihak pada pengguna.
Dalam kesempatan itu, Mufti juga mendesak pemerintah untuk tidak berhenti pada penerbitan surat edaran belaka. Diperlukan pengawasan yang superketat terhadap seluruh operator telekomunikasi serta penyiapan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar aturan pelindungan konsumen. Ia menilai sanksi yang tegas menjadi instrumen kunci agar kebijakan tidak sekadar menjadi dokumen formal tanpa implementasi nyata.
Mufti menggarisbawahi bahwa perjuangan ini sesungguhnya melampaui persoalan teknis soal data internet. Ia menyebut aturan tersebut merupakan cerminan dari hak dasar masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa yang telah mereka bayar dengan baik. Menurutnya, ketika seorang konsumen membeli paket data, maka seluruh isi paket itu menjadi miliknya sepenuhnya dan tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang oleh penyedia layanan.
Ke depan, BPKN berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan kebijakan ini di seluruh operator seluler yang beroperasi di Indonesia. Upaya pengawasan itu dilakukan sebagai bentuk nyata komitmen lembaga dalam membela kepentingan publik. Mufti berharap dengan adanya aturan ini, ekosistem telekomunikasi nasional dapat berjalan lebih sehat dan berkeadilan bagi semua pihak, baik pengguna maupun penyedia jasa.
Ia menegaskan, konsumen kini memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menuntut haknya apabila merasa dirugikan oleh operator. Kebijakan ini diharapkan mampu mengubah budaya bisnis operator yang selama ini kerap mengabaikan nasib sisa kuota pelanggan. Dengan pengawasan yang konsisten dari pemerintah dan BPKN, perlindungan konsumen di sektor digital diyakini akan semakin kokoh ke depannya.
