Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran memastikan harga beras di pasaran akan turun menyusul penangkapan pelaku pengoplosan beras milik pemerintah. Jaminan itu disampaikannya saat melakukan inspeksi mendadak ke salah satu pasar beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Rabu (28/10). Meski demikian, Amran belum memerinci seberapa besar penurunan yang akan terjadi maupun kapan harga baru itu benar-benar berlaku di tingkat pedagang.
Amran menyoroti praktik pengemasan ulang beras bersubsidi yang seharusnya dijual murah justru dipasarkan dengan harga jauh lebih tinggi. Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang mendapat subsidi pemerintah sekitar Rp6.000 per kilogram seharusnya dilepas ke pasar dengan harga sekitar Rp12.500 per kg. Namun, beras tersebut diduga diproses ulang dan dikemas sebagai beras premium, lalu dijual hingga Rp17 ribu per kg. Menurut Amran, selisih harga itu muncul karena ada pihak yang mengambil keuntungan dari jalur distribusi yang seharusnya dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah. Ia pun menegaskan bahwa harga beras pasti akan bergerak turun bila pelaku ditindak, karena harga yang seharusnya Rp12 ribu tidak mungkin dipertahankan di angka Rp17 ribu ketika praktik curang itu dibongkar.
Kasus di Cipinang, kata Amran, diduga tidak berdiri sendiri. Ia menduga ada keterkaitan dengan jaringan pengoplosan beras lain yang beroperasi di sejumlah daerah. Karena itu, aparat diminta mengusut kemungkinan sindikat yang bekerja lintas wilayah, bukan hanya menangkap pelaku di satu lokasi. Praktik semacam ini dinilainya merugikan dua pihak sekaligus, yakni petani dan konsumen. Ia mengingatkan bahwa sekitar 115 juta petani padi dan 286 juta penduduk Indonesia terhubung langsung dengan rantai produksi serta konsumsi beras, sehingga penyalahgunaan beras bersubsidi bertentangan dengan tujuan pemerintah menghadirkan pangan terjangkau.
“Saya pastikan saya pecat,” ujar Amran merujuk pada kemungkinan keterlibatan pegawai Kementerian Pertanian dalam jaringan pengoplosan.
Pernyataan itu disampaikan Amran sebagai bentuk peringatan keras kepada jajaran internal. Ia meminta pengawasan terhadap Perum Bulog dan Kementerian Pertanian diperiksa untuk mengetahui apakah ada orang dalam yang memudahkan praktik tersebut. Jika terbukti ada pegawai kementeriannya yang terlibat, ia tidak akan segan memberhentikan yang bersangkutan dan merekomendasikan proses hukum. Ia juga meminta kepolisian membongkar jaringan pengoplosan tanpa pandang bulu agar beras subsidi tidak lagi disalahgunakan dan harga di pasaran kembali sesuai ketentuan.
Di sisi lain, Amran menyinggung besarnya dukungan anggaran pemerintah untuk sektor pangan. Pada 2026, subsidi pangan disebut mencapai Rp160 triliun, naik dari Rp144 triliun pada 2025. Dukungan itu mencakup subsidi di sisi produksi seperti pupuk dan traktor, serta subsidi beras SPHP yang disalurkan melalui Bulog. Menurutnya, besarnya anggaran tersebut seharusnya berbanding lurus dengan manfaat yang diterima masyarakat, bukan justru bocor ke pihak yang mencari keuntungan pribadi.
Soal stok, Amran menyebut cadangan beras pemerintah saat ini sekitar 4,5 juta ton, sementara kapasitas gudang hanya sekitar 3 juta ton. Kelebihan stok itu membuat pemerintah harus menyewa gudang tambahan. Kondisi ini ia bandingkan dengan situasi sebelumnya, ketika pemerintah justru menghadapi desakan impor karena stok beras dinilai kurang.
