Indonesia membawa agenda reformasi fiskal dan inovasi pembiayaan lingkungan ke panggung internasional dalam Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP17 CBD) di Yerevan, Armenia. Delegasi Republik Indonesia (DELRI) yang dipimpin Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Noer Adi Wardojo memaparkan serangkaian strategi untuk mendukung pencapaian Target 18 Kunming Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF).
Bagi negara megabiodiversitas seperti Indonesia, kebijakan fiskal dan insentif publik memegang peran krusial dalam merawat ekosistem—mulai dari hutan, lahan basah, hingga kawasan laut—sekaligus menjamin kelangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada alam. Noer Adi menegaskan bahwa Target 18 bukan hanya soal komitmen lingkungan, tetapi juga telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan fiskal yang sehat dan perencanaan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.
“Target 18 bukan sekadar komitmen lingkungan bagi Indonesia, melainkan juga bagian integral dari kebijakan fiskal yang sehat dan perencanaan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam forum tersebut, Indonesia membeberkan hasil pemetaan terhadap 43 instrumen insentif positif yang terdiri atas 19 instrumen fiskal dan 24 instrumen nonfiskal. Instrumen-instrumen ini tersebar di berbagai kementerian sektoral dan dirancang untuk mendorong praktik ramah biodiversitas di sektor produktif. Selain itu, delegasi Indonesia juga menyoroti penguatan pendanaan berkelanjutan melalui optimalisasi Ecological Fiscal Transfer (EFT) bagi daerah, pengembangan biodiversity budget tagging yang dikerjakan bersama Kementerian Keuangan sejak 2024, serta pemanfaatan instrumen inovatif seperti Sukuk Hijau (Green Sukuk).
Reformasi pembiayaan tersebut, menurut Noer Adi, nantinya akan diarahkan secara bertahap dan berkeadilan kepada sektor-sektor yang memiliki tekanan tinggi terhadap lingkungan. Pemerintah tetap berkomitmen melindungi sumber penghidupan warga lokal maupun petani berskala kecil dalam prosesnya.
Di sisi lain, Indonesia memperkuat kerja sama internasional dengan International Union for Conservation of Nature (IUCN). Langkah ini melengkapi upaya nasional dalam membangun kerangka regulasi yang kokoh. Noer Adi menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah merampungkan aturan menyeluruh guna melindungi ekosistem karst dan danau air tawar, menyusul terbitnya regulasi mengenai perlindungan hutan, gambut, dan mangrove. Kerangka regulasi baru itu akan menetapkan standar baku untuk pemulihan, integritas lingkungan, dan pengelolaan berkelanjutan.
Pemaparan Indonesia dalam COP17 CBD menegaskan posisi negara sebagai salah satu pemain kunci dalam diplomasi lingkungan global, dengan pendekatan yang memadukan kepentingan konservasi, kesehatan fiskal, dan kesejahteraan masyarakat.
Komentar