Gunung Anak Krakatau yang erupsi pada Sabtu (5/9) pagi di perairan Selat Sunda telah menciptakan riak yang jauh melampaui kawahnya. Sebaran abu vulkanik yang mencapai lima provinsi—Banten, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan—memaksa bandara-bandara di wilayah tersebut berhenti beroperasi. Catatan hingga 7 September menunjukkan kerugian operasional yang masif: 2.961 penerbangan dibatalkan atau dialihkan, dan sekitar 341 ribu penumpang mengalami penundaan perjalanan. Para ekonom kini menyoroti potensi kerusakan yang lebih dalam dari sekadar jadwal penerbangan yang berantakan.
Gelombang kejut pertama dipastikan menghantam sektor usaha yang bergantung pada pergerakan orang dan transaksi harian. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyatakan bahwa pariwisata, perhotelan, restoran, hingga UMKM di lokasi destinasi menjadi korban paling awal. Saat wisatawan membatalkan rencana, tingkat okupansi kamar langsung merosot, pesanan makanan menyusut, dan armada transportasi wisata berhenti beroperasi. Usaha kecil dengan biaya operasional yang kaku namun mengandalkan pendapatan harian adalah yang paling rapuh; bahkan gangguan singkat pun dapat memicu masalah likuiditas yang serius bagi mereka.
Rantai pasok logistik juga ikut tersendat akibat penutupan ruang udara. Syafruddin menjelaskan bahwa kargo udara yang mengangkut komoditas bernilai tinggi, produk cepat rusak, obat-obatan, serta komponen manufaktur menjadi sektor paling sensitif terhadap perubahan rute ini. Ketika langit ditutup, barang terpaksa dialihkan ke jalur darat atau laut yang lebih lambat. Biaya penyimpanan pun membengkak. Meski gangguan beberapa hari masih bisa ditutup oleh stok yang ada, penutupan yang berlarut-larut akan memukul pelaku usaha kecil yang modal kerjanya terbatas—mulai dari pekerja harian hingga pemilik homestay yang tetap harus membayar cicilan di tengah sepinya pelanggan.
Senada dengan itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, menambahkan bahwa efek berantai ini harus dipandang sebagai dampak pengganda. Satu penerbangan yang dibatalkan bukan hanya soal kursi kosong di pesawat. Kegiatan di hotel, restoran, transportasi darat, hingga pusat perbelanjaan ikut melemah. Sektor manufaktur pun berpotensi tersendat, terutama pabrik yang menerapkan sistem produksi tepat waktu tanpa stok berlebih. Namun begitu, Ronny mengingatkan bahwa Indonesia punya jaringan logistik multimoda; selama jalur laut, kereta, dan darat mampu menyerap beban, distribusi nasional diyakini tidak akan lumpuh total.
Dalam hitungan hari, tekanan yang muncul hanyalah kenaikan harga di tingkat lokal. Akan tetapi, para ekonom mewaspadai skenario terburuk jika penutupan bandara terus terulang dalam jangka waktu lama. Biaya pengiriman yang menggunakan jalur alternatif lebih mahal dapat diteruskan ke harga konsumen, memicu inflasi pada komoditas tertentu seperti pangan segar dan obat-obatan. Meskipun begitu, dampak terhadap inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dinilai masih terbatas jika erupsi berikutnya segera mereda. Yang jauh lebih berbahaya adalah jika fenomena ini berulang tanpa ada perbaikan signifikan pada sistem ketahanan.
Kedua ekonom tersebut sepakat bahwa kunci penanggulangan berada di tangan pemerintah. Integrasi informasi antara PVMBG, BMKG, AirNav, pihak bandara, serta pemerintah daerah menjadi langkah awal yang krusial. Penyiapan transportasi alternatif dan skema dukungan finansial bagi pekerja informal yang terdampak juga mendesak dilakukan. Ronny mengusulkan agar pemerintah membangun papan pemantau logistik krisis yang menyatukan data penerbangan, stok pangan, hingga harga komoditas secara real-time. Pergerakan harus cepat dan berbasis peringatan dini, bukan menunggu gejolak harga muncul.
Syafruddin menilai tolok ukur pemulihan tidak cukup pada dibukanya kembali landasan pacu. Parameter keberhasilannya adalah kecepatan roda ekonomi kembali berputar, arus manusia bergerak, dan kepercayaan publik pulih tanpa dibebani anggaran negara yang bocor selamanya. Ronny pun menekankan bahwa kualitas respons pemerintah selalu menjadi penentu utama besarnya kerugian. Bencana alam memang di luar kendali manusia, namun ada langkah konkret untuk menekan efek ekonominya agar guncangan sesaat tidak berubah menjadi luka permanen bagi perekonomian nasional.
