PT Transjakarta menerima dukungan pembiayaan besar untuk program elektrifikasi armadanya. Fasilitas senilai Rp5,07 triliun disiapkan guna membiayai pengadaan 3.782 bus listrik, hasil kerja sama strategis dengan Bank Jakarta. Kesepakatan itu dituangkan dalam nota kesepahaman yang diteken pada acara Penandatanganan Kerja Sama Strategis BUMD, BUMN, dan Perangkat Daerah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/10). MoU tersebut berlaku selama tiga tahun dan diharapkan mempercepat peralihan armada Transjakarta ke basis listrik sekaligus menekan emisi di Ibu Kota.
Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, menegaskan bahwa langkah menuju Top 50 Global City pada 2030 tidak bisa diwujudkan secara parsial. Ia menyebut seluruh ekosistem perkotaan harus terlibat, mulai dari penguatan infrastruktur, konektivitas, teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan energi terbarukan, hingga peningkatan kualitas layanan publik. Menurutnya, pembangunan Jakarta menuntut sinergi dari semua pihak dan tidak dapat dikerjakan sendiri-sendiri.
Orang nomor satu di DKI itu juga menekankan bahwa setiap kesepakatan yang ditandatangani wajib diikuti dengan program konkret, target terukur, dan tata kelola yang baik. Ia menilai keberhasilan kerja sama tidak semata dilihat dari banyaknya perjanjian, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan warga. “Ukuran keberhasilan kita bukan pada seberapa banyak perjanjian yang ditandatangani, melainkan pada seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh warga Jakarta dari kerja sama ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/10).
Selain pembiayaan bus listrik, Bank Jakarta menggandeng sejumlah instansi lain. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), serta Jamkrida Jakarta diajak bersinergi untuk mendukung Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) bagi pekerja sektor informal. Program ini berpotensi bernilai Rp587 miliar melalui penyaluran kredit dan penjaminan kredit.
Kerja sama lain dijalin dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk membiayai pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas. Fasilitas kredit yang disiapkan berplafon Rp220 miliar dengan tenor 15 tahun. Proyek tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antarmoda dan mempermudah akses pejalan kaki di kawasan Dukuh Atas, salah satu titik integrasi transportasi penting di Jakarta.
Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta, Saefullah Hidayat, menyatakan pihaknya terus mempererat kolaborasi antara BUMD, BUMN, dan perangkat daerah demi mempercepat pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik. Ia menilai BUMD memegang peran strategis dalam menopang pembangunan Jakarta, bukan hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga pada pelayanan masyarakat dan penggerak perekonomian daerah.
Hingga triwulan III 2026, Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta mencatat 52 kerja sama strategis. Rinciannya, 27 kerja sama antara BUMD dan BUMN serta 25 sinergi antar-BUMD yang melibatkan 14 BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Cakupan kerja sama itu meliputi transportasi, infrastruktur digital, pengelolaan air bersih dan air limbah, penjaminan, hingga penyediaan produk dan jasa perbankan.
