Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali menyoroti lemahnya perencanaan dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak di Pulau Dewata. Organisasi itu menilai konsumen tidak semestinya menjadi pihak yang memikul seluruh beban akibat keterbatasan pasokan yang terjadi beberapa hari terakhir.
Direktur YLPK Bali, I Putu Armaya, menyatakan bahwa persoalan BBM tidak cukup diselesaikan hanya dengan mempercepat pengiriman. Ia menekankan sejumlah aspek yang perlu dibenahi, mulai dari perencanaan stok, kecukupan pasokan, kesiapan infrastruktur distribusi, transparansi informasi, hingga efektivitas pengawasan dari hulu sampai ke SPBU.
“Bukan hanya kecepatan pengiriman BBM, melainkan juga perencanaan stok, kecukupan pasokan, kesiapan infrastruktur distribusi, transparansi informasi, dan efektivitas pengawasan dari hulu hingga SPBU,” ujar Armaya di Denpasar, Selasa.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci agar masyarakat tidak larut dalam ketidakpastian. Jika situasi dibiarkan tanpa penjelasan yang memadai, warga berpotensi melakukan pembelian secara berlebihan karena cemas akan kelangkaan. Pola ini justru memperparah antrean dan mempercepat terkurasnya stok di SPBU.
YLPK Bali juga mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap rantai distribusi. Penelusuran itu semestinya mencakup terminal BBM, proses pengangkutan, sampai penyaluran di SPBU yang mengalami antrean. Selain itu, data yang relevan perlu dibuka, seperti stok, realisasi penyaluran, kebutuhan wilayah, dan penyebab keterlambatan, dengan tetap memperhatikan informasi yang dilindungi hukum.
Armaya mengingatkan bahwa antrean panjang menyimpan dampak yang luas. Waktu masyarakat terbuang, biaya operasional membengkak, mobilitas pekerja terganggu, dan aktivitas pelaku usaha serta sektor pariwisata Bali ikut terhambat. Ia menilai kondisi tersebut mestinya tidak dibebankan sepenuhnya kepada konsumen.
Dari sisi Pertamina, Area Manager Communication, Relations and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa antrean panjang timbul akibat pasokan yang datang terlambat. Untuk mengatasinya, kapal tanker dikerahkan secara bertahap guna menyalurkan BBM.
Pada Rabu (7/10) dan Minggu (11/10), kapal tanker membawa 18.000 kiloliter pertalite serta 2.500 kiloliter pertamax ke Terminal Manggis. Selanjutnya, pada Senin 12 Oktober, Rabu 14 Oktober, dan Jumat 16 Oktober, kapal tanker mengangkut total 26.200 kiloliter BBM ke Terminal BBM Sanggaran di Denpasar dan Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem.
Rahedi memaparkan bahwa rata-rata konsumsi pertalite di Bali sekitar 2.200 kiloliter per hari. Angka itu menjadi salah satu acuan dalam merancang pasokan sekaligus mengatur prioritas penyaluran BBM di wilayah tersebut.
